Catatan Kecil Bahwa, Untuk Kesekian Kalinya Usaha Kecil Menengah (UKM)[1] Oleh : Marzuki Usman[2]

I. Latar Belakang
Kepedulian pemerintah terhadap usaha untuk mengangkat Usaha Kecil Menengah (UKM), rupanya tidak pernak kapok, atau jinjo kata orang-orang di Jawa. Semenjak Pemerintahan Soekarno, diterusi lagi oleh Pemerintahan Soeharto, tidak pula ketinggalan juga oleh Pemerintahan Habibie, dan demikian pula dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid, Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan sekarang tidak mau ketinggalan pula oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program mengangkat martabat UKM dengan segalam macam bentuk dan cara tetap menjadi acuan dari setiap rezim pemerintah. Ironisnya, para UKM boleh berharap dan tidak pernah putus berharap, namun dalam kenyataannya baru sebatas janji-janji saja. Ambillah contoh program Kredit Investasi Kecil (KIK) pada Pemerintahan Soeharto, indah tujuannya, namun dalam praktek selalu berlaku hukum, “Bahwa orang bodoh adalah makanannya orang pandai“. KIK yang semula didesain untuk membiayai, memulai usaha investasi sebesar Rp 25 Juta dalam praktek dimanfaatkan oleh investor kaya. Si investor kaya ini meminjam 10 nama-nama dari UKM dan menyediakan jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik tanah dan lalu mengorganisasi pinjaman UKM ke Bank milik Pemerintah, masing-masing Rp 25 Juta. Hasil akhirnya si investor kaya mengantongi kredit KIK sebesar Rp 250 Juta dengan bunga murah yakni 12% per tahun, (waktu itu bunga kredit bank sebesar 20% pertahun), sementara si UKM atau si pribumi yang dipakai namanya sudah cukup puas dengan uang minum kopi Rp 100.000 saja.

Secara teori ekonomi selalu diingatkan bahwa setiap program subsidi akan elalu berakhir dengan salah kaprah, yaitu yang menikmati bukanlah end-user tetapi selalu oleh mereka-mereka yang tidak memerlukan bantuan. Adalah merupakan sifat umum dari manusia yaitu: 1). Jika bisa tidak membayar, kenapa harus membayar, atau 2). Jika bisa mendapat lebih murah, kenapa harus membayar mahal, lalu apa yang semestinya harus dikerjakan?

Catatan kecil ini berusaha untuk sekedar mencari solusi yang masuk akal untuk mengangkat derajat dari para UKM. Yang penting bukanlah membuat setiap UKM menjadi pengusaha menengah dan besar karena kalau ini yang diinginkan, maka nanti kasihan kepada orang-orang kecil, mereka makan di restoran belum mampu sementara Warung Tegal (Warteg), sudah pada berubah menjadi restoran besar. Yang utama adalah membuat pengusaha UKM itu menjadi solid dan likuid. Kata Schumaker, “Small is Beautifull”


II. Siklus Berusaha

Belajar kepada pengalaman orang-orang yang sukses berusaha seperti Mochtar Riyadi, Ibu Moeryati Soedibyo, Ibu Umi (Ayam Goreng Mbok Berek), Soedarpo, dsb, bahwa untuk berusaha yang sukses haruslah memiliki pengetahuan dan atau keterampilan dalam tiga siklus yaitu :
1. Tahu bagaimana membuat produk (Product Development). Ini kunci untuk membuat produk yang berkwalitas dan mampu bersaing. Disini faktor effisiensi dan effektivitas dipraktekkan dalam perilaku bisnis .
2. Tahu dan pandai menjual (Product Marketing). Bisa membuat tapi, tidak bisa menjual, maka kebangkrutan sudah diambang pintu. Ingat peristiwa pesawat terbang ditukar dengan beras ketan.
3. Tahu bagaimana menghitung untung (Product Accounting). Akhirnya, ujung-ujung duit, kata orang Padang beli ampek (4) dijual limo (5).
Pengalaman saya mengasuh acara Pesantren Ekonomi di TVRI beberapa waktu yang lalu, pengusaha yang sukses selalu berkata bahwa faktor uang, baca, kredit itu ada pada urutan kesepuluh . Jadi, “berikan saya uang/kredit murah, pasti saya bisa”, ternyata belum merupakan jaminan untuk sukses berusaha,

Saya menyarankan kepada Pemerintah supaya persyaratan untuk sukses berbisnis dibantu untuk dapat dilaksanakan oleh pengusaha UKM. Mari memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk melatih dan mendidik, UKM, mahir dalam mempraktekkan ketiga siklus dari berbisnis. Untuk itu perlu dimulai untuk memberikan sertifikat keterampilan dan atau sertifikat keahlian oleh assosiasi keterampilan/keahlian dari masing-masing bidang. Misalnya, sertifikat ahli meng-las oleh Asosiasi Tukang Las (Welder), sertifikat supir umum oleh Asosiasi Supir Umum, dst, dan jangan sertifikat oleh pejabat pemeritah.

Setelah itu supaya pemerintah secara serius dan dengan tanpa biaya membantu penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan kepunyaan para UKM. Sebab, adalah percuma ada program kredit murah bagi UKM melalui perbankan karena ketika mereka datang ke bank, ketika banknya minta jaminan, mereka tidak bisa menyediakannya. Akibatnya dana yang disediakan untuk kredit UKM ini akan menganggur di bank yang bersangkutan. Dalam hal ini banknya diuntungkan karena dana itu dapat diinvest ke pasar uang.

Lebih jauh, kalau memang hati pemerintah sudah di rakyat, mari dimulai program memberikan tanah misalnya 2 ha per kk, kepada rakyat yang belum memiliki tanah, dan langsung bersertifikat. Ini baru namanya Pemerintah serius, ingin mengkayakan rakyat, dan semogalah.





Jakarta, Akhir Maret 2008


Marzuki Usman