Pelajaran Penting Tragedi Sukhoi*

 Oleh: Ali Rif'an**


RABU siang itu (9/5), langit Indonesia tampak kelabu. Tragedi penerbangan kembali terjadi di Tanah Air. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), pesawat penumpang buatan Rusia yang tengah terbang promosi, jatuh di lereng Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Pesawat berpenumpang 45 orang yang sebagian besar warga Indonesia itu kehilangan kontak dengan Bandara Halim Perdanakusuma beberapa saat setelah meminta izin turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki.

Sebenarnya, penerbangan yang melintasi Gunung Salak itu merupakan demo kedua dari Sukhoi komersial itu. Sebelumnya, pagi harinya, pesawat tersebut sukses menerbangi sekitar kawasan Halim. Sebelum demo di Jakarta pun, Sukhoi Superjet 100 itu juga sudah sukses terbang di Myanmar, Pakistan, dan Kazakhstan. Bahkan Pemerintah Rusia mengklaim tidak ada yang salah pada mesin Sukhoi Superjet 100. Sebab, pesawat tersebut dirancang untuk bersaing dengan Bombardier (Kanada), Embraer E Jet (Brasil), dan Antonov An-148 (Ukraina). Meski begitu, pesawat yang dinahkodai pilot andal bernama Alexander Yoblontsev itu akhirnya tetap berujung naas.

Atas tragedi itu, berbagai pendapat dan spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga, terjadinya musibah itu karena adanya masalah komunikasi yang tertunda atau kendala bahasa karena pilot berbahasa Rusia. Ada juga dugaan bahwa ATC tidak memandu pesawat yang sedang bermasalah.

Tapi ada juga yang mengatakan faktor cuaca. Seperti dirilis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang mendeteksi adanya awan cumulo nimbus setinggi 37 ribu kaki (11,1 kilometer) dengan kerapatan 70 persen. Awan ini diduga menjadi alasan pilot minta izin menurunkan ketinggian pesawat, namun kurang memperhitungkan risiko wilayah yang bergunung (Jurnal Nasional, 14/5).

Selain itu, faktor manusia (human factor) juga dianggap menjadi penyebab kecelakaan. Ada dugaan terdapat penumpang yang tidak mematikan alat telekomunikasi sehingga mengganggu komunikasi pilot. Bahkan diduga ada sabotase terkait persaingan bisnis industri penerbangan di Indonesia yang semakin sengit.

Pelajaran Penting

Tentu saja, spekulasi-spekulasi di atas sah-sah saja sebelum ada keputusan resmi dari hasil investigasi yang hingga kini masih terus berlangsung. Namun demikian, ada pelajaran penting yang dapat kita gali dari tragedi Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) ini.

Pertama, jika faktor manusia dianggap menjadi penyebab kecelakaan, bahkan diduga ada penumpang yang tidak mematikan alat telekomunikasi sehingga mengganggu komunikasi pilot, ini bisa menjadi bukti bahwa masalah kedisiplinan masyarakat kita masih dipertanyakan. Kita harus sadar bahwa kedisiplinan amat penting dalam hal apa pun. Tidak hanya soal penerbangan, tapi juga untuk semua pengendara transportasi. Sebab, tidak jarang penyebab kecelakaan transportasi dikarenakan faktor manusianya.

Dalam pantauan Mabes Polri 2011, misalnya, tercatat ada 30.629 orang tewas karena kecelakaan transportasi darat. Sementara untuk transportasi udara, dari 46 kali investigasi kecelakaan yang dilakukan KNKT selama 2011, terdapat sekitar 32 kali kecelakaan dan sebanyak 247 korban meninggal. Ketika diteliti, sebesar 62,5 persen diakibatkan faktor manusia. Karena itu, tragedi Sukhoi ini bisa menjadi pelajaran penting bahwa bersikap disiplin dan taat pada aturan tidak hanya digunakan pada dunia kantor saja, tapi juga harus diterapkan pada dunia transportasi.

Kedua, tentang soliditas dan solidaritas para aparat dan Tim SAR Indonesia. Harus diakui, kita patut bangga dengan Tim SAR Indonesia yang begitu sigap merespons tragedi ini. Bayangkan, tempat jatuhnya pesawat itu sungguh menyeramkan karena topografinya tegak lurus dengan jurang yang dalam. Namun, banyak sekali unsur pemerintah, Basarnas, tentara, polisi, dan masyarakat, semua tumpah ruah dalam suatu pasukan melakukan pencarian dari berbagai arah dan cara. Ada yang dari udara, darat, serta teknologi canggih. Semua bahu membahu bekerjasama siang-malam. Tujuan satu: mencari korban dan mengevakuasinya. Bahkan untuk proses tes DNA saat ini banyak para dokter daerah yang dengan suka rela datang ke Jakarta untuk membantu korban. Ini sungguh membanggakan karena semua pihak sangat kompak dan tanpa pamrih.

Selain itu, terlihat sekali Pemerintah Indonesia dan Rusia sangat kompak dalam berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya evakuasi dan identifikasi korban maupun reruntuhan pesawat. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, langsung berteleponan untuk membicarakan kerja sama menghadapi musibah ini. Bahkan dengan kesadaran penuh, para aktivis MAPALA Universitas Indonesia tak mau ketinggalan: mereka bergabung melakukan evakuasi ke lapangan.

Ketiga, jaminan keselamatan pemumpang. Tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan bisnis penerbangan di Indonesia terus meningkat signifikan. Bahkan, saat ini telah menembus angka 14 persen. Tapi ironisnya, hal itu tidak diimbangi perbaikan pelayanan dan jaminan keselamatan bagi penumpang. Kemajuan bisnis penerbangan ternyata mengorbankan keselamatan penumpang karena tidak diikuti dengan langkah progresif pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Tentu tragedi ini menjadi pelajaran penting bahwa pemerintah--terutama Kementeraian Perhubungan (Kemenhub)--harus segera menyiapkan infrastruktur, regulasi, dan SDM untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis penerbangan di Indonesia yang semakin ketat, sehingga keselamatan dan keamanan penumpang tidak terabaikan. Kenyamanan terutama keselamatan penumpang mutlak diutamakan agar jangan sampai pesawat ibarat peti mati yang disiapkan bagi masyarakat.

* Jurnal Nasional, 22 Mei 2012
** Mahasiswa Asal Pati dan Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Selengkapnya...

Partai Baru, Harapan Baru*

Oleh: Ali Rif'an**

 Ada sesuatu yang fenomenal ketika berbicara partai politik saat ini, yakni tentang mencuatnya Partai NasDem. Partai yang baru tujuh bulan berdiri itu—bahkan belum disahkan KPU—tiba-tiba menduduki empat besar dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pertengahan Maret 2012 lalu.

Peringkat pertama diduduki Golkar (17,7%), disusul PDIP (13,6%), Demokrat (13,4%), dan Partai NasDem (5,9%). Di bawahnya, PKB (5,3%), PPP (5,3%), PKS (4,2%), Gerindra (3,7%), PAN (2,7%), Hanura (0,9%), dan Partai Nasional Republik (0,5%). Responden yang memilih partai lain-lain (3,5%) dan belum tahu (23,4%).

Mengapa partai besutan Surya Paloh itu tiba-tiba memperoleh dukungan cukup fantastis, bahkan mengungguli partai yang sempat fenomenal sebelumnya, yakni PKS dan Gerindra? Seorang lawan politik pasti akan menjawab dengan cibiran: Partai NasDem besar karena didukung iklan media yang besar serta sokongan dana yang kuat.

Cibiran seperti itu sah-sah saja. Tapi jika diamati lebih jernih, ada beberapa alasan penting yang menyebabkan Partai NasDem meraih banyak dukungan. Pertama, NasDem hadir di saat partai-partai pendahulunya (baca: partai lama) sedang disandera berbagai masalah. Dengan begitu, simpati masyarakat terhadap partai-partai lama beralih ke partai baru sebagai bentuk harapan. Partai baru identik dengan semangat baru. Semangat baru, tulis Eric Fromm (1996), adalah cermin adanya harapan.

Animo Anak Muda

 Kedua, dari hasil survei LSI, terlihat bahwa 75% pemilih NasDem merupakan orang muda yang belum pernah memilih. Ini artinya, NasDem menjadi partai harapan anak-anak muda. Terbukti misalnya, ketika NasDem membuat gerakan sayap—atau tulang punggung partai— seperti Liga Mahasiswa NasDem (LMN), antusiasme dan animo para mahasiswa begitu tinggi. Diprediksi, NasDem akan menjadi ruang bagi mereka yang masih gundah menentukan pilihannya, atau yang tahun lalu golput.

Ketiga, ketidakjelasan ideologi partai saat ini menjadikan NasDem sebagai partai alternatif. Lihat saja, ideologi partai satu dengan lainnya tak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini berbeda, misalnya, dengan keberadaan dua partai besar di Amerika Serikat: Demokrat dan Republik. Perbedaan ideologinya sangat menonjol, yakni antara liberal dan konservatif.

Kini banyak partai yang justru hanyut dalam politik pragmatis. Partai dibentuk semata-mata hanya untuk mengejar kekuasaan sehingga mengabaikan kepentingan publik yang mestinya diperjuangkan. Lihat saja sekarang, koalisi dibentuk bukan berdasarkan fatsun ideologi, melainkan transaksional kekuasaan—bagi-bagi kursi menteri.

Padahal, seperti diungkapkan Ramlan Surbakti (1992), ada dua alasan yang melatarbelakangi terbentuknya parpol. Pertama, parpol dibentuk akibat terjadinya transisi yang berakibat pada krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Partai berfungsi mengatasi kebuntuan partisipasi dan interaksi di masyarakat. Kedua, parpol dibentuk atas dasar kebutuhan terhadap perubahan modernisasi sosial dan ekonomi.

Sebagai pilar utama demokrasi, parpol memiliki peranan penting dalam mengemban cita-cita bangsa. Parpol dapat menjadi wadah serta ruang untuk penampung aspirasi rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran. Namun di sisi lain, parpol juga bisa menjadi sesuatu yang absurd serta menjadi penghambat pembangunan bangsa jika dinahkodai orang-orang yang salah (Firman Subagyo, 2009). Ibarat pedang bermata dua: parpol bisa menjadi pemecah masalah, tapi juga dapat mendatangkan masalah.

Fungsi Ideal

Tentu saja, sebagai partai baru, NasDem digadang-gadang bisa menjadi harapan baru di tengah menurunnya elektabilitas partai politik sekarang. NasDem diharapkan mampu mewujudkan fungsi ideal sebuah partai politik.

Kini masyarakat berharap Partai NasDem hadir sebagai oase yang mampu memberi kesejukan di tengah belantara perpolitikan nasional yang pekat dengan aroma uang dan pragmatisme. Karena diprediksi, pencapaian NasDem yang saat ini dianggap jauh melebihi prestasi Demokrat pada Pemilu 2004 berpeluang besar memiliki dukungan tinggi dalam Pemilu 2014.

Sebagai perbandingan, Partai Demokrat misalnya—yang pernah menjadi partai unggul—dalam survei waktu itu hanya meraih dukungan 3% ketika enam bulan menjelang pemilu. Sementara itu, Partai NasDem yang masih sekitar dua tahun lagi menuju Pemilu 2014 sudah meraih 5,9%. Ini artinya, jika tren kenaikan dukungan terhadap Partai NasDem bisa dipertahankan, bukan tak mungkin partai pengusung Gerakan Perubahan dan Restorasi Indonesia ini menjadi partai unggul pada Pemilu 2014. 

*Lampung Post, 19 April 2012

**Peneliti Bidang Politik Lembaga Pengembangan Studi

dan Informasi (LPSI) Jakarta

Selengkapnya...

Mengembalikan Citra Perempuan*

Oleh: Ali Rif'an**

Sejak reformasi bergulir, partisipasi perempuan di ranah politik dan publik semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bila pada 1999 jumlah anggota DPR perempuan 8,6 persen dan 11,6 persen pada 2004, kini dari 650 anggota DPR terdapat 101 perempuan (18,03 persen).

Artinya, posisi perempuan di ranah publik dianggap penting. Ini karena perempuan sejak awal identik dengan sosok yang penuh kasih sayang, tempat berteduh, memiliki watak tidak "tegaan", serta minim dari nalar kerakusan. Terbukti, misalnya, dari penelitian World Bank (1999), perempuan bisa menjadi kontrol dan pengarah bagi laki-laki yang salah langkah dan salah arah. Kaum perempuan dianggap lebih telaten, hati-hati, dan malu kalau melakukan tindakan tercela, termasuk korupsi.

Hal ini diperkuat dengan data World Value Surveys yang menyebutkan, dari 18 negara tahun 1981 dan dari 43 negara tahun 1991, perempuan selalu menunjukkan penolakan terhadap perbuatan tidak jujur dan yang bersifat ilegal lebih besar ketimbang laki-laki. Di sinilah kemudian, banyak negara di belahan dunia berlomba-lomba memberikan kesempatan pada perempuan di ranah pemerintahan atau parlemen dengan harapan angka praktik korupsi bisa ditekan.

Sayangnya, asumsi tersebut kurang relevan ketika kita melihat kasus-kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia. Tampaknya penelitian World Bank itu sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kevalidan. Sebab, meski banyak perempuan masuk ke ranah politik, korupsi juga masih saja terjadi, bahkan di antara pelakunya banyak melibatkan aktor perempuan.

Pusaran Korupsi

Beberapa perempuan yang telah dan tengah berada dalam pusaran korupsi antara lain Artalyta Suryani, yang terlibat dalam kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Artalyta semakin populer ketika sel penjara yang dihuninya dikabarkan disulap bagaikan kamar hotel berbintang lima. Nunun Nurbaetie dan Miranda S Goeltom dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI, sementara Wa Ode Nurhayati dalam kasus mafia badan anggaran (Banggar) DPR.

Selain itu, dua anggota DPR Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina juga tersangkut kasus cek pelawat. Sedangkan Dhanarwati juga terlibat kasus suap Kemenakertrans, serta Mindo Rosalina Manulang, Neneng Sri Wahyuni, hingga yang paling terseksi adalah Angelina Sondakh dalam kasus suap Wisma Atlet. Lebih dari itu, perempuan yang sempat dikaitkan dengan berbagai skandal suap juga tak kalah banyak. Ada Malinda Dee yang sempat "tenar" karena kiprahnya membobol uang nasabah Citibank, ataupun Athiyah Laila, istri Anas Urbaningrum dalam kasus suap Wisma Atlet.

Tentu saja, skandal korupsi yang menimpa perempuan Indonesia di atas menjadi keperihatinan bagi kita semua, khususnya kalangan penggerak dan pejuang hak-hak kesataraan perempuan(responsive gender). Sebab, ibarat pepatah: "karena nila setitik, rusak susu sebelanga".Tidak saja citra perempuan yang rusak, dikhawatirkan skandal perempuan korupsi ini menjangkiti kaum perempuan Indonesia lainnya. Sebab, fakta, pelaku maupun tersangka cenderung selalu ada hampir pada setiap tahun.

Mengembalikan Citra

Karena itu, citra perempuan Indonesia harus segera dikembalikan. Sebab, dalam sejarahnya, wanita Indonesia justru memiliki prestasi-prestasi luar biasa. Sebut saja Dewi Sartika, Cut Nyak Dhien, dan RA Kartini, adalah beberapa wanita yang telah menorehkan sejarah baru dan mengharumkan negeri ini. Kartini, misalnya, menjadi sosok yang sangat membanggakan. Selain mampu menghapus budaya partiarkal masyarakat Jawa terhadap kaum perempuan yang cenderung diskriminanif, Kartini juga menempatkan posisi perempuan identik dengan peradaban.

Bagi Kartini, perempuan adalah peletak dasar tunas-tunas baru kehidupan. Perempuan paling banyak membantu meninggikan kadar kesusilaan manusia. Perempuan memiliki pengaruh cukup besar dalam uapaya menata hidup dan kehidupan. Sebab, dari perempuanlah manusia pertama-tama menerima pembelajaran seperti: merasa, berpikir, dan berkata-kata.

Perempuan, menurut Kartini, adalah tempat awal untuk memulai pendidikan oleh anak-anak atau generasi-generasi baru. Mustahil perempuan mendidik tanpa pengetahuan. Karena, dari bangunan pendidikan yang dilakoni perempuan terdidik itulah akan lahir generasi-generasi yang beradab sebagai cikal-bakal lahirnya peradaban. Karena sesungguhnya, perawatan manusia sejak janin hingga berakal sangat ditentukan oleh kualitas mendidik oleh sang ibu.

Benih manusia yang dirawat dengan baik juga akan tumbuh dan berkembang baik. Begitu juga sebaliknya. Dalam satu suratnya Kartini menulis, "Banyak pengetahuan bukan ijazah tanda mulia budi pekerti. Jiwa dididik dalam pergaulan di rumah, anak bukan untuk dirinya melainkan untuk masyarakat." Dari untaian kata ini, Kartini berpendapat bahwa peradaban harus diserahkan pada perempuan.

Karena itu, tak heran jika Bung Karno dalam bukunya Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjoeangan Republik Indonesia (1963) mengatakan, "Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang! Sekarang ikutlah serta mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik, dan jika Republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional".

Bung Karno yakin, perempuan Indonesia mampu "berdikari".

Dalam buku tersebut Bung Karno bahkan berpesan bahwa perempuan (wanita) Indonesia harus ikut aktif dalam panggung dan kontestasi nasional. Menurut Bung Karno, pertama, kaum perempuan memiliki tanggung jawab sejarah untuk menyelamatkan negara. Kedua, kaum perempuan memiliki peran yang strategis dalam proses menyusun negara. Ketiga, kaum perempuan harus ikut serta menggerakkan perubahan sosial, yakni perubahan yang mengantarkan rakyat Indonesia (warga bangsa) kepada kehidupan yang adil dan makmur atau masyarakat berkeadilan sosial dan sejahtera.

Maka itu, sudah saatnya kita mengembalikan citra perempuan Indonesia yang kini tengah dilanda badai korupsi. Kita harus yakin bahwa perempuan-perempuan Indonesia adalah generasi-generasi yang bisa diandalkan. Perempuan Indonesia harus bisa menjadi tiang bagi tegaknya Republik. Karena, seperti sabda Rasulullah SAW, wanita (salihah) adalah tulang punggung umat.

 *Jurnal Nasional, 21 Apr 2012

 **Peneliti Bidang Politik Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi (LPSI) Jakarta

Selengkapnya...

IKATAN KELUARGA KABUPATEN PATI IKUTI FESTIVAL BUDAYA NUSANTARA *

Ditulis oleh Agus Pambudi

Senin, 02 April 2012 13:37

pasfmpati.com (Pati, Kota) - Mahasiswa STAN yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) patut berbangga. Pasalnya, mahasiswa STAN asal Kabupaten Pati ini, dapat lolos untuk mengikuti Festival Budaya Nusantara. Minggu kemarin, 1 April 2012 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta menyelenggarakan Festival Budaya Nusantara (FESBUDNUS). 30 organisasi berhasil lolos mengikuti festival tersebut. Salah satunya mahasiswa STAN asal Pati, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP). Ketua Umum Silaturahmi Mahasiswa Pati (SIMPATI), Moh. Saiful Ulum mengatakan, keikutsertaan IKKP dalam Festival Budaya Nusantara (FESBUDNUS) merupakan wujud dari partisipasi dalam membangun Kabupaten Pati. “Kami mulai itu semua dari lingkup kampus yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Setidaknya kami bisa mempromosikan budaya Kota Pati yang terkenal dengan slogannya Pati, Bumi, Mina, Tani, kepada mahasiswa-mahasiswa lain melalui festival tersebut. Walaupun selama ini bisa dikatakan pemerintah daerah Pati sendiri tidak pernah memberi kontribusi yang jelas terhadap aset masa depan Pati. Namun kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk kota Pati,” jelasnya. Direktur STAN, Kusmanaji saat membuka Festival Budaya Nusantara (FESBUDNUS) mengatakan, problematika mengenai budaya tidak bisa disepelekan begitu saja. Hal inilah yang menjadi pelopor bagi mahasiswa-mahasiswa di seluruh tanah air untuk bisa mengangkat kembali dan memperlihatkan budaya mereka masing-masing. “Budaya inilah yang selalu dibawa dan dipertahankan oleh masing-masing daerah di Indonesia. Seolah-olah masyarakat tidak ingin budaya mereka luntur dan hilang begitu saja. Bahkan dalam syari’at agama sedikit atau banyak masih terkontaminasi dengan budaya yang dibawa nenek moyang di masing-masing daerah. Terlebih ada yang beranggapan bahwa budaya yang diajarkan itu termasuk dalam dogma agama,” katanya. Di anjungan FESBUDNUS IKKP berjualan makanan khas Pati seperti nasi gandul, es gempol, dan petis runting yang harus tetap dilestarikan. Melalui agenda ini, makanan dan minuman khas Pati akan selalu menjadi ikon yang tetap dapat dinikmati sampai anak cucu.(*) * http://www.pasfmpati.com/101/index.php?option=com_content&view=article&id=3222%3Aikatan-keluarga-kabupaten-pati-ikuti-festival-budaya-nusantara&catid=1%3Alatest-news&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Selengkapnya...

Teologi BBM *

Oleh : Ali Rif’an

Gelombang demonstrasi menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan memuncak akhir bulan ini. Entah apa yang akan terjadi jika pemerintah tak juga berubah pikiran. Sebab, meski rencana kenaikannya baru dijalankan awal April, harga-harga saat ini sudah merangkak naik dan membumbung tinggi, bahkan masyarakat bawah mulai mengalami tanda-tanda keterpurukan.

Di sinilah, penulis mempunyai analogi. Jika maestro ilmu komunikasi George Gerbner menganggap bahwa media massa merupakan agama resmi masyarakat industri sementara ekonom asal Jerman Karl Marx menyebut agama adalah candu, maka BBM—bagi masyarakat Indonesia—tak ada bedanya dengan “teologi”.

Minyak dan perang

Di banyak negara di dunia, masalah minyak memang selalu menjadi perdebatan sengit bahkan kerap berujung pada perang. Invasi Amarika Serikat (AS) ke Irak beberapa tahun lalu, misalnya, tak luput dari masalah minyak meski AS berkilah tentang hal itu. Bahkan, yang teranyar, ketegangan antara Iran, Israel, dan AS juga tak lepas dari masalah minyak.

Minyak selalu diperebutkan oleh negara-negara di dunia. Sebab, minyak adalah sumber energi, sementara energi merupakan sumber pertahanan. Semua negara berebut energi untuk keberlangsungan negaranya dan sebagai amunisi pertahanan. Tidak ada negara di dunia ini yang tak butuh minyak. Minyak memiliki posisi sangat vital dan patut diperebutkan meski harus terjadi pertumpahan darah.

Di sinilah, dalam logika transenden, minyak memiliki posisi setara dengan agama, atau bahkan bisa mengunggulinya. Jika dulu perang selalu ditautkan dengan persoalan agama, maka pada paruh abad 21 ini perang tak lagi melulu masalah teologi, melainkan minyak dan energi.

Di Indonesia sendiri masalah minyak (baca: BBM) juga mulai mengkrucut pada perang. Bukan perang fisik dengan memakai pedang ataupun senjata pistol, tapi perang media massa. Hal ini seperti diwanti-wanti SBY dalam acara temu kader Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, beberapa hari lalu. SBY mengatakan, “Sekarang ini yang dijadikan sasaran tembak saya. Ada gerakan aneh yang Saudara juga ikuti, pokoknya pemerintahan ini harus jatuh sebelum 2014”.

Frustasi nasional

Karena itu, saat ini masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk berpikir dan merenung, khususnya mengenai masalah menaikkan BMM. Sebab, menaikkan BBM—bagi masyarakat miskin—sama halnya mengusik “keberagamaan” mereka. Betapa tidak, BBM telah masuk ke wilayah kehidupan masyarakat yang paling sensitif. BBM telah menjadi masalah vital yang memiliki dampak sistemik yang bisa berujung pada keterpurukan. Lihat saja, jeritan dan tangis masyarakat kecil saat ini sudah mulai terdengar di warung-warung kopi dan pasar-pasar tradisional. Tak heran jika mereka mulai merapatkan barisan.

Barangkali, kegeraman itu bisa dianggap sebagai akumulasi kekecewaan sebagian besar masyarakaat Indonesia yang melihat begitu banyak persoalan bangsa yang tidak terselesaikan pemerintah dengan baik. Kekesalan dan kegeraman masyarakat karena banyak kasus korupsi yang tak kunjung usai, birokrasi yang amburadul, kesenjangan ekonomi yang semakin nyata, dan elite politik yang semakin hedonis dan abai terhadap rakyat, membuat mereka prustasi melihat masa depan bangsa ini.

Dalam kasus BBM, misalnya, masyarakat seperti diperlakukan tidak adil. Sudah jelas sebagian besar masyarakat menolak kenaikannya, tapi pemerintah tampak acuh. Dengan kata lain, rakyat dengan pemerintah—baik eksekutif maupun legistalif seperti DPR, DPD, dan DPRD—saat ini seperti terdapat jarak. Kebijakan-kebijakan yang muncul di tingkat nasional dan daerah sudah tidak lagi merepresentasikan suara rakyat. Rakyat disapa ketika pemilihan, kemudian dicampakkan begitu saja ketika mereka menjadi penguasa.

Janji manis saat kampanye seperti pepesan kosong belaka. Mungkin para elite politik berpikir, dengan imbalan Rp15-30 ribu saat pemilihan, mereka sudah merasa membeli suara rakyat dan memiliki hak untuk mencampakannya. Femonena ini tidak hanya membuat rakyat semakin terpuruk, namun juga semakin geram. Karena, sistem demokrasi yang diartikan suara rakyat suara Tuhan saat ini tampak berbalik. Kita seperti kembali pada rezim otoriter, yang segala kebijakan muncul hanya dari atas (pemerintah)—mengabaikan yang di bawah (masyarakat). Atau mungkin saat ini kita berjubah demokrasi tapi di dalamnya otoritarian.

Memang dalam kasus kenaikan BBM ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dengan total anggaran Rp25 triliun untuk disubsidikan ke sekitar 70 juta masyarakat miskin. Tapi hemat penulis, BLT itu hanya bersifat membantu, bukan memberdayakan. Sebab, kata pemberdayaan (empowerment) itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada membantu (help).

Membantu identik dengan filosofi “memberi ikan” yang berarti membantu tanpa mendidik masyarakat agar mandiri, sedangkan memberdayakan menggunakan filosofi “memberikan kail” yaitu membantu masyarakat sekaligus mendidik mereka agar dapat hidup mandiri ke depannya nanti. Ini harus dipahami oleh pemerintah!

*Republika, 28 Maret 2012

** mahasiswa pati UIN Jakarta

Selengkapnya...

Independensi Media dan Kuasa Pemodal*

Oleh: Ali Rif‘an**

KEPEMILIKAN media oleh aktor politik dewasa ini menjadi diskursus yang patut dicermati. Sebab, media kerap dalam kendali politik, terkooptasi dan tidak bisa memisahkan peran dan dedikasinya secara tegas sebagai sumber informasi yang berimbang kepada publik.

Media pun menjadi semakin buram dan tampak abu-abu dalam menyajikan informasi karena terlalu setia dengan kepentingan pemodal. Walhasil, masyarakat menjadi gamang dalam menentukan benar-tidaknya sebuah informasi media. Sehingga ekses yang ditimbulkan adalah semakin meredupnya kepercayaan publik terhadap media.

Hal ini patut kita waspadai ketika bos group besar Media Nusantara Citra (MNC) Hary Tanoesoedibjo bergabung ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sebab, ini akan menjadi fenomena yang menghawatirkan ruang publik. Apalagi MNC menguasahi RCTI, GlobalTV, MNCTV, Sindo, dan sejumlah media cetak dan online. Begitu juga para pendahulunya, bos TvOne dan ANTV Aburizal Bakri, dan pemilik MetroTV Surya Paloh.

Karena, seperti dikatakan McQuail (2002), ketika seorang pemodal masuk politik, tidak jarang media akhirnya ‘dipaksa‘ turut mencipta agenda terselubung dan mengontruksi kehendak pemodal dalam bingkai kerja jurnalisme. Lebih-lebih jika pemilik media memiliki libido politik dan kekuasaan yang terlalu besar.

Kebenaran tesis McQuail itu semakin terendus ketika saat ini stasiun-stasiun yang “dinakhodai‘ para pengusaha-politisi terus memunculkan iklan perkenalan partai, acara temu kader, liputan khusus rapat pimpinan nasional (rapimnas), live seminar pimpinan partai, dan segudang pernik-penik lainnya yang ada hubungannya dengan partai.

Senjata Ampuh

Selama ini, media memang menjadi “senjata ampuh‘ dalam mendompleng pencitraan partai politik maupun elite politik. Sebab, media massa--baik cetak maupun elektronik--merupakan sarana persuasi yang efektif dan efisien bagi partai politik karena bisa menjangkau banyak pemilih yang menjadi target mereka dengan waktu yang relatif cepat.

Contoh, di Amerika Serikat, misalnya, kebanyakan warga yang mempunyai hak pilih mendapatkan informasi tentang pemilihan bukan dari kontak langsung dengan para calonnya atau dengan para praktisi politik (baca: politisi) ataupun tim pelaksana kampanye (tim sukses), melainkan melalui media massa cetak ataupun elektronik semisal surat kabar, majalah, website, radio, dan khususnya televisi. Ini terbukti, 60 persen dari masyarakat Amerika Serikat mengatakan bahwa televisi merupakan sumber utama informasi bagi mereka berkaitan dengan pemilihan presiden (Clack, 2000: 36).

Di sinilah, William L Rivers, dkk (2003) kemudian mengatakan, bahwa pemberitaan melalui media memiliki posisi sangat penting. Ia memberikan ilustrasi besarnya anggaran atau besarnya biaya yang disediakan pemerintah federal Amerika Serikat untuk publikasi atau pemberitaan kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik sebesar US$400 juta per tahun.

Di Indonesia, femomena mencuatnya partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bisa dijadikan contoh. Partai besutan Prabowo Subianto begitu cepat dikenal publik karena iklan media yang amat besar. Hal yang sama, barangkali, juga akan disusul partai Nasional Demokrat (NasDem) binaan Surya Paloh. Apalagi partai NasDem sekarang memiliki dua “bos besar‘ media, yakni Hary Tanoesoedibjo dengan Group MNC-nya, sementara Surya Paloh dengan MetroTV-nya.

Di sinilah, hadirnya pengusaha-politisi di satu sisi akan memberi keuntungan berlipat bagi kelompoknya (partai politik). Tapi di sisi lain akan merugikan publik (masyarakat) karena akan kesulitan mendapatkan informasi yang berimbang.

Bersikap Independen

Karena itu, hal yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana media atau pers tetap independen. Sebab, pers merupakan instrumen publik dan tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan golongan tertentu. Setiap orang bisa saja masuk partai politik, termasuk kalangan pers. Namun, kapasitasnya sebagai individu bukan mewakili pers. Pers tetap milik khalayak.

Dengan kata lain, independensi media harus ditempatkan sebagai prinsip pertama yang harus dipegang. Sebagai mata dan telinga masyarakat, sikap independen media sangat penting agar publik bisa mengambil tindakan berdasarkan informasi yang betul-betul obyektif, bukan dari informasi yang lahir karena keberpihakan media terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Sebab, pada dasarnya, pemilik media itu berstatus pinjam pakai untuk digunakan dalam menyelenggarakan penyiaran. Ini sebagaimana tersebut dalam UU 32/2002 tentang penyiaran. Kerena itu, izin atau aset tersebut harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan masyarakat banyak. Sebab, berdasarkan undang-undang tersebut, peminjaman kanal frekuensi itu--pemodal/pemilik media--posisinya tidak bersifat permanen dan sewaktu-waktu bisa dievaluasi melalui mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran.

Lebih dari itu, pemilik media juga dalam posisi pihak penyewa yang diberi amanah oleh negara sehingga ia tidak memiliki hak absolut untuk menentukan kesetiaan media. Kontrol utama media sejatinya tetap ada pada publik (masyarakat). Karena sesungguhnya, aset berharga itu adalah ruang publik yang harus terus dijaga dan dipelihara, dan digunakan secara demokratis dan bertanggungjawab agar selalu linier dan lempang dengan kepentingan publik. Tentu saja, ruang itu harus steril dari intervensi individu (pemodal), kelompok yang bisa mendistorsi dan memihak pada kepentingan kelompok tertentu.

Artinya, media harus tetap bersikap independen, tidak boleh disalahgunakan, dibuat arena bermain-main untuk sekadar menuruti kehendak atau ‘syahwat‘ pemodal an sich. Media harus terus menjaga komitmen independensinya agar tetap mampu membangun ruang publik yang sehat dan kredibel. Libido politik pemilik media tidak berhak mengintervensi media sesuai dengan seleranya sendiri.

Para pemilik media harus taat pada undang-undang yang mengamanatkan media bersifat jujur, independen, dan berimbang dalam mewartakan berita. Ini penting karena fenomena intervensi pemilik modal acapkali menjadi salah satu problem dan tantangan terbesar dalam membangun media yang demokratis di negara berkembang seperti Indonesia

* Terbit di Jurnal Nasional, Rabu, 29 Februari 2012

** Mahasiswa UIN Syarifhidayatullah Jakarta, Anggota SIMPATI

Selengkapnya...